rehabilitas das ippkh

PT Sharp Electronics Indonesia melakukan program penanaman 11.000 pohon di lahan seluas 30 KM sepanjang aliran sungai Citarum desa Wadas, Sungai Cibeet desa Parungsari, Sungai Citarum Desa Adiarsa dan lokasi pegungan Loji kecamatan Tegal Waru. Memperingati hari jadinya ke 110 tahun, PT Sharp Electronics Indonesia melakukan sebuah kampanye sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan mereka terhadap perusahaan selama ini. Presiden Direktur PT Sharp Electronics Shinji Teraoka, dalam siaran persnya di Jakarta (15/9), mengatakan secara simbolik penanaman pohon ini di lakukan di daerah aliran sungai Citarum Karaba, Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Penamaman pohon ini selain dihadiri Presiden Direktur Sharp Indonensia, Shinji Teraoka, Presiden Human Initiative, Tomy Hendrajati, Kepala Dinas Sosial Kabupaten karawang, Drs. Ridwan Salam, Sekertaris Dinas BPBD, H.  Dadang Taufiq dan KASDIM Komando Distrik Militer 0604 Karawang Mayor

Dirjen Pengelaolaan Hutan Lestari Agus Justianto menilai penandatanganan MoU tersebut dalam upaya mendorong serta meningkatkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia.  "Kami menyambut baik adanya kegiatan kerja sama antara APHI-IFCC melalui penerapan sertifikasi kehutanan yang memenuhi tolok ukur pengelolaan hutan lestari skema Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC),” ujarnya dalam siaran persnya, Rabu.  Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) baru saja melakukan penandatanganan nota kesepakatan (MoU), Rabu (14/9).  Dalam kerja sama tersebut, APHI-IFCC akan mempromosikan standar pengelolaan sumber daya hutan menggunakan skema Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Penandatangan itu dilakukan Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo dan Ketua Umum IFCC Saniah Widuri disaksikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Jus

Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWS Citarum) telah menindaklanjuti surat permohonan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat perihal Rehabilitasi Perbaikan Saluran Induk Cisokan D.I Cihea Kabupaten Cianjur akibat terjadinya bencana alam longsor, Minggu (4/9/2022) Dikutip dari akun instagram resmi BBWS Citarum, Kepala BBWS CTitarum Ir. Bastari, M.Eng., telah meninjau lokasi didampingi Kepala Bidang KPISDA, Kepala SNVT PJPA serta PPK OPSDA Il Citarum. Mereka melakukan tinjauan lapangan bersama PPK Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP) Dinas SDA Provinsi Jawa Barat beserta tim. Adapun hasil tinjauan lokasi tersebut akan menjadi pembahasan penanganan yang akan dilakukan kedepan melalui kolaborasi TPOP dan BBWS Citarum. Untuk penanganan pengamanan tebing sementara segera dilaksanakan dengan konstruksi bronjong dan geobag.  Baca juga : PT Ini Diduga Menambang Kawasan Hutan Tanpa IPPKH Berdasarkan hasil tinjauan lapangan, pada titik longsor tebing Sungai Cisokan di atasnya

Sultra Mining Watch (SMW) menduga APH membekingi aktivitas PT BMI, sehingga leluasa melakukan penambangan pada kawasan hutan tanpa memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Aktivitas pertambangan PT Bintang Mining Indonesia (BMI) di Blok Morombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) kembali disorot. Pasalnya, PT BMI diduga melakukan ilegal mining. Anehnya, aparat penegak hukum (APH) seakan turut mengamini dugaan pelanggaran hukum tersebut. Ketua Umum Sultra Mining Watch, Muh. Iksan mengungkapkan, PT BMI seakan kebal hukum dan tidak tersentuh APH) selama menjalankan aktivitas pertambangan di Morombo. Baca juga : DTFL Tanam 5000 Bibit Mangrove, Pemprov Bali Apresiasi “PT BMI ini sudah lama melakukan aktivitas pertambangan, namun seakan-akan dibiarkan oleh aparat, padahal perusahan tersebut kami sangat menduga tidak memiliki IPPKH ," ungkapnya, Minggu 4 September 2022. Lebih lanjut, Muh. Iksan menjelaskan, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT BMI dalam kajian konservasi s