Rehabilitasi DAS Harus Melibatkan Peran Serta Masyarakat

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan kebutuhan air bagi manusia. 

Lebih dari itu, DAS berperan penting dalam menjaga lingkungan termasuk menjaga kualitas air, mencegah banjir dan kekeringan saat musim hujan dan kemarau, mengurangi aliran massa (tanah) dari hulu ke hilir. 

Salah satu upaya untuk menjaga fungsi DAS adalah dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi DAS secara teratur.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meminta setiap perusahaan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) serta penanaman multipurpose tree species (MPTS) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar. 

“Rehabilirasi DAS dilaksanakan dengan tetap meningkatkan peran serta masyarakat di lokasi rehab. Saya pikir pelibatan masyarakat tidak hanya pada proses penanaman, tapi juga sangat penting pada proses pemeliharaan agar yang ditanam itu survival ratenya tinggi,” ujar Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat webinar bertajuk Rehabilitasi DAS untuk Pemulihan Lingkungan dan Ekonomi Masyarakat, kemarin. 

Pada kesempatan itu dia juga mengapresiasi dua perusahaan yang telah melaksanakan kewajiban tersebut. Alue menuturkan, jika keberhasilan proses rehabilitasi DAS cukup tinggi, dan pohon yang ditanam dapat menghasilkan produk kayu, buah, sayur, maupun rempah, maka diharapkan dapat menjadi sumber mata pencaharian alternatif bagi warga sekitar. Tentu dengan diiringi pengorganisasian yang baik. 

“Jangan ada rehabilitasi DAS menimbulkan konflik baru, justru menjadi resolusi konflik, terutama tenurial,” ujarnya. KLHK mencatat saat ini terdapat 1.039 unit IPPKH aktif atau setara dengan 500.131 hektare yang terbagi menjadi IPPKH pertambangan 669 unit dengan luas 445.953 ha dan IPPKH nonpertambangan 370 unit seluas 54.178 ha. 

Dari total kewajiban reha-bilitasi DAS, lahan yang telah ditanami sekitar 105.202 ha. Adapun sepanjang tahun ini, hingga Agustus 2020 lahan rehabilitasi DAS mencapai 10.393 ha. Untuk diketahui, pemerintah telah mengeluarkan aksi korektif terkait dengan rehabilitasi yang wajib dilakukan pemegang IPPKH lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi DAS.Peraturan menteri itu sebagai penyederhanaan agar pemegang IPPKH dapat melakukan rehabilitasi DAS sesuai kewajibannya, menjembatani konflik tenurial, dan memercayakan rehabilitasi kepada pemegang IPPKH dengan penilaian yang jelas serta KLHK sebagai pengawas.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sungai Mati Jadi Lahan Produktif, Penen Berlimpah

Image
Danki Satgas Citarum Harum Sektor 6, Pelda Muhammad Guruh membenarkan sebelum bisa ditanami lahan di bantaran sungai yang menjadi kewenangannya ini dalam kondisi kumuh dan kritis karena telah bertahun-tahun dipenuhi dengan timbunan sampah.  Satgas Citarum Harum menyulap lahan kumuh di sektor 6 bantaran sungai Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menjadi produktif.   Mereka berupaya bahu membahu mewujudkan ketahanan pangan demi membantu ekonomi warga, tidak semata menanggulangi pencemaran sungai.  Diketahui, kawasan Sungai Citarum sektor 6 tepatnya di Desa Bojongsari, merupakan aliran sungai mati lantaran ada penggalan dari sungai utama, sehingga kini lebih dikenal dengan Oxbow Bojongsoang.  Lantaran sering dianggap daerah aliran sungai mati, kawasan ini pun kerap menjadi titik pembuangan sampah oleh pihak yang tak bertanggung jawab.  Dalam beberapa tahun ke terakhir sering menjadi titik banjir hingga kondisinya memprihatinkan.  "Tetapi setelah ada formula khusus yakni cairan
Read more

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang

Image
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( KKPR ). “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam RTR, wajib melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/04/2021). Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meminta
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman hutan yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindungi di banyak negara dan e
Read more