KLHK Pulihkan 108 DAS hingga Tahun 2024 untuk Target RPJMN

Dalam konteks lingkungan hidup, KLHK memaknai sungai sebagai atribut penting dari DAS, karena semua aktivitas setiap segmentasinya dalam rangka untuk pengelolaan sumber daya yang akan mempengaruhi kondisi sungai.

Dyah mengatakan, hal tersebut tertuang dalam UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, UU 17/2019 SDA, dan UU 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.

"UU itu Selalu mencantumkan nomenklatur sungai. Ini mengindikasikan sungai parameter atau untuk menilai bagiamana pengelolaan sumber daya mempengaruhi lingkungan," katanya.

Terkait kebijakan pengelolaan DAS dalam mendukung kelestarian sungai, KLHK telah menyusun target pemulihan DAS dalam RPJMN tahun 2020-2024.

Pada intinya, Dyah menuturkan tujuan dari pemulihan DAS yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 di antaranya untuk penguatan kualitas dan kuantitas air untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana alam dan iklim, dan pembangunan rendah karbon.

Baca juga : Sungai Dua Rasa, Hidden Paradise di Tengah Hutan Sibolangit

"Pengelolaan DAS diperlukan? Tentu saja, karena kita sering mengalami kerusakan DAS yang berdampak pada terjadinya bencana hidrometorologis. Faktornya alam dan manusia. 

Misalnya, tata ruang yang tidak sesuai, dan aktivitas pembangunan manusia yang tidak sesuai dengan tata ruang," paparnya.

Maka dari itu, Dyah memastikan pengelolaan DAS yang dituangkan dalam RPJMN akan mendukung prioritas nasional. 

Sehingga nantinya pengelolaan DAS melibatkan multi disiplin ilmu dan multi stakeholder, dan dilakukan holistik, terpadu, terencana, tematik, dan spasial.

"Ada 108 DAS yang tersebar (di berbagai wilayah) dipilihkan dalam RPJMN 2020-2024," tandas Dyah

Pemulihan daerah aliran sungai (DAS) sebagai bagian dari upaya restorasi sungai ternyata dimasukkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pengandalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan KLHK, Dyah Murtinigsih, dalam acara Kongres Gerakan Restorasi Sugai Indonesia ke-3 yang digelar virtual, Rabu (27/7).

"Bahwa pengelolaan DAS di dalam rangka mendukung restorasi sungai. Sungai bagian dari DAS," ujarnya.

Dyah menjelaskan, pengelolaan sumber daya air harus tepat guna, apalagi di saat pemerintah tengah mendorong akselerasi pembangunan nasional dan regional.

Baca juga : Pertanyaan Seputar Daerah Aliran Sungai

"Sungai seringkali menjadi penentu penilaian apakah program tersebut berdampak terhadap lingkungan," imbuhnya menegaskan.

sumber: rmol

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sungai Mati Jadi Lahan Produktif, Penen Berlimpah

Image
Danki Satgas Citarum Harum Sektor 6, Pelda Muhammad Guruh membenarkan sebelum bisa ditanami lahan di bantaran sungai yang menjadi kewenangannya ini dalam kondisi kumuh dan kritis karena telah bertahun-tahun dipenuhi dengan timbunan sampah.  Satgas Citarum Harum menyulap lahan kumuh di sektor 6 bantaran sungai Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menjadi produktif.   Mereka berupaya bahu membahu mewujudkan ketahanan pangan demi membantu ekonomi warga, tidak semata menanggulangi pencemaran sungai.  Diketahui, kawasan Sungai Citarum sektor 6 tepatnya di Desa Bojongsari, merupakan aliran sungai mati lantaran ada penggalan dari sungai utama, sehingga kini lebih dikenal dengan Oxbow Bojongsoang.  Lantaran sering dianggap daerah aliran sungai mati, kawasan ini pun kerap menjadi titik pembuangan sampah oleh pihak yang tak bertanggung jawab.  Dalam beberapa tahun ke terakhir sering menjadi titik banjir hingga kondisinya memprihatinkan.  "Tetapi setelah ada formula khusus yakni cairan
Read more

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang

Image
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( KKPR ). “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam RTR, wajib melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/04/2021). Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meminta
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman hutan yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindungi di banyak negara dan e
Read more