Jasa Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)


Hutan dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik (MENLHK) sehingga bagi perusahaan yang melakukan usaha menggunakan hutan baik Perusahaan Pertambangan dan Non Pertambangan harus mendapatakan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun bagi sebagian pengusaha mungkin akan mengalami beberapa kesulitan dalam memenuhi persyaratannya, baik pemenuhan Kewajiban IPPKH, dokumen-dokumen yang harus disiapkan hingga konsekuensi-konsekuensi lainnya, sehingga banyak diantara perusahaan yang menggunakan Jasa Pengurusan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan seperti Jasa Pengurusan IPPKH yang dilakukan oleh PT. Kilau Surya Alam Lestari.

Dalam pengurusan IPPKH ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh perusahaan, yaitu persyaratan Komitmen dan persyaratan teknis. Berikut penjelasan lebih detail terkait kedua persyaratan tersebut:

PERSYARATAN TEKNIS

  1. Surat keterangan dari Direktorat Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara terkait kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi yang dilengkapi peta yang menggambarkan areal yang akan dilakukan kegiatan eksplorasi lanjutan dan
  2. Lokasi, luas areal, dan rincian penggunaan kawasan hutan yang dimohon yang dituangkan dalam bentuk peta skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau lebih besar dalam bentuk softcopy format shapefile (shp) dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84;
  3. Peta citra penginderaan jauh dengan resolusi minimal 5 (lima) meter liputan 1 (satu) tahun terakhir dilampiri dengan softcopy dengan koordinat sistem UTM Datum WGS 84; (poin ini khusus Persyaratan Teknis untuk Tahap Eksplorasi)
  4. Perizinan/perjanjian yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya antara lain Izin Usaha Pertambangan, yang masih berlaku dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
  5.  kegiatan operasi produksi bagi pemohon IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi;
  6. Rekomendasi gubernur tentang penggunaan kawasan hutan;
  7. Pertimbangan teknis Perum Perhutani dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani;
  8. Pakta integritas dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
  • tidak memberi, menerima, menjanjikan hadiah/hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan permohonan;
  • melakukan permohonan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
    dalam melanggar sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), siap menghadapi konsekuensi hukum.
  • sanggup untuk memenuhi semua kewajiban;
  • semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
  • tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;
    bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel;

PERNYATAAN KOMITMEN

  1. Menyelesaikan AMDAL atau UKL-UPL; dan/atau
  2. Menyampaikan pernyataan bersedia mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan.
  3. Menyelesaikan tata batas areal IPPKH;
  4. menyerahkan lahan kompensasi bagi permohonan IPPKH dengan kewajiban menyerahkan lahan kompensasi;
  5. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan dan peta baseline skala paling kecil 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) atau skala terbesar pada lokasi yang dimohon bagi permohonan IPPKH dengan kompensasi membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan;

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan saat ini telah berubah menjadi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan. PPKH dalam peraturan terbaru disebut dengan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.

Jasa pengurusan PPKH sangat berguna bagi para pengusaha yang membutuhkannya namun tidak mau repot karena rumitnya rantai birokrasi, hal ini dapat kita pahami karena pengguanan hutan harus diatur dengan sangat baik agar dapat sesuai dengan program strategis nasional sekligus penjagaan hutan dari penyalahgunaan.

PT Kilau Surya Alam Lestari telah lama bergerak dibidang perizinan IPPKH maupun pemenuhan kewajiban IPPKH seperti Rehabilitasi DAS, citra satelit dan lain sebagainya. Jika anda memiliki seputar pertanyaan tentang IPPKH silahkan konsultasikan kebutuhan anda melui kontak 0812-7991-0832 atau email info@kilausurya.co.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sungai Mati Jadi Lahan Produktif, Penen Berlimpah

Image
Danki Satgas Citarum Harum Sektor 6, Pelda Muhammad Guruh membenarkan sebelum bisa ditanami lahan di bantaran sungai yang menjadi kewenangannya ini dalam kondisi kumuh dan kritis karena telah bertahun-tahun dipenuhi dengan timbunan sampah.  Satgas Citarum Harum menyulap lahan kumuh di sektor 6 bantaran sungai Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menjadi produktif.   Mereka berupaya bahu membahu mewujudkan ketahanan pangan demi membantu ekonomi warga, tidak semata menanggulangi pencemaran sungai.  Diketahui, kawasan Sungai Citarum sektor 6 tepatnya di Desa Bojongsari, merupakan aliran sungai mati lantaran ada penggalan dari sungai utama, sehingga kini lebih dikenal dengan Oxbow Bojongsoang.  Lantaran sering dianggap daerah aliran sungai mati, kawasan ini pun kerap menjadi titik pembuangan sampah oleh pihak yang tak bertanggung jawab.  Dalam beberapa tahun ke terakhir sering menjadi titik banjir hingga kondisinya memprihatinkan.  "Tetapi setelah ada formula khusus yakni cairan
Read more

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang

Image
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( KKPR ). “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam RTR, wajib melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/04/2021). Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meminta
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman hutan yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindungi di banyak negara dan e
Read more