Berikut Kriteria Pencabutan IUP, Pemerintah Resmi Cabut 1.118 IUP Mineral dan Batubara


Dari total 2.078 IUP rekomendasi IUP yang akan dicabut dari KESDM terdiri dari komoditas Batubara, Nikel, Bauksit, Timah, Tembaga, Emas, dan Mineral lainnya, 53,8% diantaranya telah resmi direalisasikan. Pencabutan izin ini didasari oleh terindikasinya IUP yang diberikan ke pengusaha, tidak digunakan sebagaimana semestinya.

Bahlil Lahadalia, selaku Menteri Investasi Indonesia yang merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sekaligus Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut setidaknya 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total area seluas 2.707.443 Ha per tanggal 24 April 2022 pada konferensi pers di Jakarta, Senin (25/04/2022). 

Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah mengumumkan pada konferensi pers (6/01/2022) lalu, bahwa pemerintah akan mencabut 2.078 IUP, 192 Izin Penggunaan Kawasan Hutan, dan 34.448 Ha Hak Guna Usaha (HGU)/ Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dijalankan ataupun tidak produktif.

Adapun beberapa kriteria pencabutan IUP Mineral dan Batubara tersebut antara lain,

1.     Perusahaan  dinyatakan pailit

2.     Masa berlaku izin suda habis

3.     Sudah ada IPPKH, namun tidak mengajukan RKAB (per bulan Juni 2021)

4.     Izin sudah lengkap namun tidak berkegiatan dilapangan/ tidak direalisasikan

5.     Pemilik tidak jelas (beneficiary ownership)

6.     Izin hanya digunakan sebagai jaminan di bank dan tidak direalisasikan


Kemudian izin-izin yang telah dicabut oleh pemerintah tersebut akan diberikan kepada BUMD, BUMDes, UMKM, koperasi, serta organisasi kemasyarakatan seperti NU, Muhammadiyah, dan gereja yang berada di daerah, dengan harapan perkembangan perekonomian dapat dilakukan secara merata. Hal ini jelas dilakukan untuk mengejar percepatan investasi dan membuka lapangan kerja di daerah, sehingga dapat membantu adanya pertumbuhan ekonomi.

sumber: duniatambang

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sungai Mati Jadi Lahan Produktif, Penen Berlimpah

Image
Danki Satgas Citarum Harum Sektor 6, Pelda Muhammad Guruh membenarkan sebelum bisa ditanami lahan di bantaran sungai yang menjadi kewenangannya ini dalam kondisi kumuh dan kritis karena telah bertahun-tahun dipenuhi dengan timbunan sampah.  Satgas Citarum Harum menyulap lahan kumuh di sektor 6 bantaran sungai Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menjadi produktif.   Mereka berupaya bahu membahu mewujudkan ketahanan pangan demi membantu ekonomi warga, tidak semata menanggulangi pencemaran sungai.  Diketahui, kawasan Sungai Citarum sektor 6 tepatnya di Desa Bojongsari, merupakan aliran sungai mati lantaran ada penggalan dari sungai utama, sehingga kini lebih dikenal dengan Oxbow Bojongsoang.  Lantaran sering dianggap daerah aliran sungai mati, kawasan ini pun kerap menjadi titik pembuangan sampah oleh pihak yang tak bertanggung jawab.  Dalam beberapa tahun ke terakhir sering menjadi titik banjir hingga kondisinya memprihatinkan.  "Tetapi setelah ada formula khusus yakni cairan
Read more

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang

Image
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( KKPR ). “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam RTR, wajib melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/04/2021). Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meminta
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman hutan yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindungi di banyak negara dan e
Read more