Aspebindo Dukung Langkah yang Diambil Satgas Percepatan Investasi

Tim Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah berhasil melakukan pencabutan izin penggunaan kawasan hutan kepada 15 perusahaan. 

Pencabutan ini disampaikan Ketua Satgas sekaligus Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers pada Senin (25/4/2022). Dari 15 perusahaan tersebut, totalnya yang dicabut  mencapai 482 ribu hektare. Meliputi kegiatan perkebunan, hutan tanam industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Langkah pencabutan izin 15 perusahaan dari 192 rekomendasi izin penggunaan kawasan hutan dikarenakan pemberian izin sudah diberikan, namun tak kunjung dikelola oleh perusahaan tersebut. Proses pencabutan izin dilakukan dalam rangka penertiban dan penataan.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira mengatakan Aspebindo menyambut baik langkah-lagkah yang telah dilakukan oleh Ketua Satgas dan tetap membuka ruang untuk menyampaikan pendapat keberatan.

"Kami sangat mengapresiasi atas penjelasan Pak Menteri bahwa perusahaan yang telah mengurus izin tetap harus mempunyai komitmen investasi agar tetap diberikan ruang untuk menjalankan kegiatan usaha," kata Anggawira pada Rabu (27/4/2022).

Anggawira juga menambahkan Aspebindo berharap upaya pencabutan izin ini menjadi bagian langkah menata dan membina dunia usaha agar lebih terarah hingga menghasilkan hasil yang maksimal ke depannya.

"Aspebindo selaku asosiasi di bidang energi, mineral dan batu bara memandang ke depannya perlu dilakukan kolaborasi dan kemitraan yang strategis antara pemerintah dengan dunia usaha agar bisa membuat kebijakan dan aturan yang sejalan dan juga proses hilirisasi dalam bidang energi, mineral, dan batu bara," ucap Anggawira.

Terakhir Anggawira menegaskan perlunya langkah-langkah tegas untuk mengatur dunia usaha, namun dengan tetap membuka ruang untuk mendengarkan usulan dunia usaha. Dia berharap ke depannya langkah-langkah ini bisa berdampak dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. 

sumber: kilausurya

Konsultan dan Kontraktor PPKH 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sungai Mati Jadi Lahan Produktif, Penen Berlimpah

Image
Danki Satgas Citarum Harum Sektor 6, Pelda Muhammad Guruh membenarkan sebelum bisa ditanami lahan di bantaran sungai yang menjadi kewenangannya ini dalam kondisi kumuh dan kritis karena telah bertahun-tahun dipenuhi dengan timbunan sampah.  Satgas Citarum Harum menyulap lahan kumuh di sektor 6 bantaran sungai Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, menjadi produktif.   Mereka berupaya bahu membahu mewujudkan ketahanan pangan demi membantu ekonomi warga, tidak semata menanggulangi pencemaran sungai.  Diketahui, kawasan Sungai Citarum sektor 6 tepatnya di Desa Bojongsari, merupakan aliran sungai mati lantaran ada penggalan dari sungai utama, sehingga kini lebih dikenal dengan Oxbow Bojongsoang.  Lantaran sering dianggap daerah aliran sungai mati, kawasan ini pun kerap menjadi titik pembuangan sampah oleh pihak yang tak bertanggung jawab.  Dalam beberapa tahun ke terakhir sering menjadi titik banjir hingga kondisinya memprihatinkan.  "Tetapi setelah ada formula khusus yakni cairan
Read more

Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Wajib Memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaaatan Ruang

Image
Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengamanatkan perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan belum dimuat dalam RTR, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang (RTR) wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ( KKPR ). “Pelaksanaan kegiatan yang lokasinya di kawasan hutan yang mengalami perubahan fungsi dan belum dimuat dalam RTR, wajib melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Abdul Kamarzuki dalam keterangan tertulis, Jumat (23/04/2021). Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang meminta
Read more

Gaharu Komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu

Image
Gaharu merupakan salah satu komoditi hasil hutan bukan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, karena kayunya mengandung resin yang harum. Gaharu dihasilkan dari tanaman hutan yang mengalami pelapukan sebagai akibat infeksi jamur sehingga menghasilkan gubal yang mengandung dammar wangi (aromatik resin). Resin berbentuk gumpalan atau padatan berwarna coklat muda sampai coklat kehitaman yang terbentuk pada lapisan dalam dari jenis kayu tertentu sebagai reaksi dari infeksi atau luka. Resin dapat melindungi tanaman dari infeksi yang lebih besar, sehingga dapat dianggap sebagai sistem imun. Tanaman penghasil gaharu secara alami tumbuh di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara. Beberapa nama diberikan pada gaharu, seperti agarwood, aloeswood, gaharu (Indonesia), ood, oudh, oodh (Arab), chenxiang (China), pau d’aquila (Portugis), bois d’aigle (Perancis), dan adlerholz (Jerman). Aquilaria merupakan tanaman penghasil gaharu yang saat ini menjadi jenis yang dilindungi di banyak negara dan e
Read more